5/5 (1) Stabilitasi Politik dan Rehabilitasi Ekonomi

Stabilitasi Politik dan Rehabilitasi Ekonomi – Setelah terbentunya pemerintahan orde baru yang saat itu berawal dari keputusan sidang istimewa MPRS yang tepatnya pada tanggal 12 Maret tahun 1967 menetapkan Soeharto sebagai presiden. Adapun jabatan sebagai prseiden semakin kuat saat ia dikukuhkan menjadi presiden penuh pada tanggal 27 Maret 1968. Saat itu MPRS lah yang mengambil alih terhadap pengukuhan tersebut. Dengan adanya pengukuhan tersebut, maka bisa dikatakan bahwa pristiwa tersebut merupakan tonggak lahirnya orde baru.

 Masa Pemerintahan Orde Baru

Setelah mendapatkan kekuasaan secara penuh,  pemerintahan orde baru pun mulai menerapkan berbagai kebijakan terkait ekonomi dan politik yang saat itu ditetapkan melalui sudang MPRS yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Beberapa hal diantaranya adalah kebijakan terkait satbilitas ekonomi yang terdapat dalam Tap MPRS No. XXIII/19 66, kebijakan terkait pemilihan umum yang terdapat dalam Tap MPRS No.XI/1966, kemudian kebijakan terhadap Stabilitas Politik Keamanan yang terdapat dalam Tap MPRS No.IX/1966.  Saat itu, pemerintahan orde baru pun memandang bahwa telah terjadi banyak penyimpangan di masa pemerintahan orde lama. Hal itu tidak lain terkait pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Penyimpangan Masa Orde Lama

Beberapa bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa orde lama ialah pelaksanaan politik luar negeri dan juga pelaksanaan demokrasi terpimpin yang saat itu dianggap sangat cenderung memihak kepada blok Timur (Komunis). Dengan adanya ketentuan yang telah diberikan MPRS, maka pemerintahan orde baru harus segera berusaha untuk menjalankan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga pancasila yang harus dilakukan dengan penuh konsekuen. Adapun saat itu, diharapkan bahwa pemerintahan orde baru bisa sesegera mungkin dapat melakukan perbaikan terhadap situasi keamanan dan politik saat itu. Adapun tujuan dilakukannya stabilisasi dan rehabilitasi tersebut ialah untuk dapat dilakukannya pembagunan dari segi ekonomi sehingga masyarakat Indonesia bisa sejahtera.

Upaya Rehabilitasi dan Stabilisasi Oleh Orde Baru

Serangkaian upaya yang dilakukan terkait rehabilitasi dan stabilisasi keamanan, pemerintahan orde baru pada masa itu yang berada dibawah kepemimpinan Soeharto melakukan pendekatan. Adapun pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan keamanan yang kemudian disebut security approach. Hal yang kemudian tercakup didalamnya adalah depolitisasi dan de Seokarnoisasi. Terkait depolitisasi ini, dimaksudkan terhadap beragam kekuatan yang ada pada organisasi sosial dan politik yang diperkirakan dapat merusak kewibawaan pemerintah.

Dengan adanya hal tersebut, maka dibentuklah beberapa lembaga yang mengurusi stabilisasi yang diantaranya ialah : Dewan Pertahanan Keamanan Nasional yang dibentuk pada tanggal 1 Agustus tahun 1970, Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional yang dibentuk pada tanggal 11 Agustus tahun 1966, Kopkamtib yang dibentuk pada tangga 1 November tahun 1965. Disisi lainnya terkait hal kebijakan yang digunakan terkait politik luar negeri, pemerintahan orde baru berupaya dengan mengenmbalikan negara Indonesia yang saat itu berada pada politik “Poros Jakarta -Pnom Penh – Hanoi-Peking – Pyongyang” dan Nefos-Oldefos kepada bentuk politik luar negeri Indonesia yang sifatnya bebas dan aktif. Adapun tujuan dari politik luar negeri ini tidak lain ialah mensejahterakan rakyat dan melakukan pembangunan. Hal ini terjadi tidak lain karena adanya pernyataan dari Soeharto sendiri yang saat itu memegang mandat Supersemar. Tepatnya pada tanggal 4 April tahun 1966, Soeharto menyatakan bahwa negara Indonesia menganut sistem politik luar negeri yang bebas aktif. Pada prinsipnya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

 

Berikan Bintang Untuk Penulis

%d blogger menyukai ini: