5/5 (1) Perkembangan Politik pada Masa Demokrasi Liberal di Indonesia

Perkembangan Politik pada Masa Demokrasi Liberal di Indonesia – Perkembangan politik pada masa demokrasi liberal di Indonesia sendiri adalah imbas demokrasi yang dianut Indonesia waktu itu. Untuk pengertiannya, demokrasi liberal adalah sistem demokrasi yang memerikan kebebasan penuh pada setiap individu yang ada di wilayah itu.

Dalam pelaksanaannya, kekuasaan tertinggi negara ada di tangan perdana menteri. Dalam hal ini juga, negara melindungi dengan penuh hak setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Indonesia sendiri pernah menggunakan sistem demokrasi ini. Rentang tahun1949 – 1959 Indonesia menggunakan demokrasi liberal.

Dengan adanya sistem demokrasi ini, tentunya membawa banyak perkembangan di segala bidang. Baik ekonomi, sosial bahkan politik. Lalu, apa saja perkembangan politik pada masa demokrasi liberal di Indonesia?

Munculnya Multipartai

Begitu demokrasi ini dianut, Undang-undang RI pun berubah menjadi UUDS 1950. Dengan begitu, penatalaksanaan pemerintahan menjadi tak begitu berbeda dengan negara barat.

Oleh karena itu, sejumlah partai politik mulai menjamur mewarnai kiprah parlemen di Indonesia. Dengan adanya kebebasan individu yang dijunjung tinggi, munculnya partai baru tak bisa dielakkan.

Hal ini tentu saja memiliki dampak positif bagi sistem politik bangsa. Setidaknya anggapan pemerintah adalah rakyat Indonesia sudah memiliki kesadaran berpolitik. Sehingga mereka tak keberatan untuk berpartisipasi di dalamnya. Terlebih, seluruh aspirasi masyarakat menjadi prioritas dalam sistem demokrasi ini.

Selain dampak itu, ada juga dampak negatifnya. Dengan banyaknya partai kecil yang bermunculan, walau dominasi tetap PNI dan Masyumi, terjadi persaingan ketat di kursi pemerintahan. Semua menjadi berambisi menduduki kursi itu. Akibatnya, persaingan tidak sehat antar partai, tak bisa dihindari.

Banyaknya Susunan Kabinet

Untuk saat itu, kabinet dalam pemerintahan pun sering sekali berganti. Semua karena mereka berlomba – lomba mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan.

Berikut kabinet pemerintahan yang pernah ada di Indonesia:

  1. Kabinet Natsir (6 September 1950 s.d 21 Maret 1951)

Susunan ini dipimpin oleh Muhammad Natsir. Ia adalah salah satu anggota Masyumi. Kabinet ini termasuk kabinet kerja sama PNI dan Masyumi.

  1. Kabinet Soekiman (27 April 1952 s.d 3 April 1952)

Presiden Soekarno menunjuk Soekiman Wijosandjojo dari Masyumi dan Sidik Djojosukarto untuk bersatu sebagai formatur. Tak lama lahirlah kabinet ini.

  1. Kabinet Wilopo 3 April (1952 s.d 3 Juni 1953)

Kabinet ini dipimpin oleh Wilopo sebagai perdana menterinya.

  1. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (3 Juli 1953 s.d 12 Agustus 1955)

Ali Sastroamijoyo awalnya adalah Duta Besar Indonesia terhadap AS. Namun, karena berakhirnya masa kabinet Wilopo, oleh desakan Sidik Djojosukarto, beliau bersedia menjabat sebagai perdana menteri.

  1. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 s.d 3 Maret 1956)

Berakhirnya kabinet Ali I membuat para pemimpin segera mencari jalan keluar. Awalnya ada 3 formatur yang diajukan. Sayangnya, mereka gagal. Oleh karena itu, Burhanuddin  Harahap ditunjuk sebagai perdana menteri.

  1. Kabinet Ali Sostroamijoyo II (31 Juli 1954 s.d 24 Juli 1955)

Secara resmi kabinet ini dilantik pada 31 Juli 1954. Waktu itu, kabinet ini sama sekali tidak mendapat dukungan dari Masyumi. Namun, dukungan masyarakat mampu membuat kabinet ini terus berjalan.

  1. Kabinet Djuanda (9 April 1957 s.d 5 Juli 1959)

Kabinet ini juga disebut Kabinet Pancakarya dengan lima program kerjanya. Perdana menteri jelas Ir. Djuanda.

Lamanya masa kerja kabinet cenderung pendek, hal itu karena adanya persaingan yang kurang sehat antar partai politik.

Berikan Bintang Untuk Penulis

%d blogger menyukai ini: