Integrasi Nasional Antropologi

Integrasi Nasional Antropologi – Bertemu lagi bareng kita, budisyaqier.com yang senantiasa membahas mengenai segala ilmu pengetahuan yang pastinya perlu kalian ketahui. Dan kali ini budisyaqier.com berkesempatan untuk membahas Integrasi Nasional Antropologi. Mari langsung saja simak baik-baik ulasan di bawah.

Menurut David Lockwood, konsensus serta perselisihan adalah dua sisi dari suatu kenyataan yang sama. Konsensus serta perselisihan merupakan dua gejala yang melekat secara bersama-sama di dalam masyarakat. Indonesia merupakan negara keempat paling besar di dunia serta masyarakatnya paling plural sehingga selalu muncul potensi perselisihan sosial berupa gerakan separatisme yang mengancam integrasi nasional.
Sejarah telah membuktikan bahwa sejak kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, NKRI selalu dirongrong oleh beberapa gerakan separatisme. Contohnya, gerakan separatis DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat, APRA, DI/TII Daud Beureuh di Aceh, serta RMS di Maluku yang menyisakan banyak penderitaan serta korban. Pada saat ini gerakan separatis terus berlangsung seperti OPM (Organisasi Papua Merdeka).
Beberapa gerakan separatis itu masih membayangi ketahanan nasional Indonesia sehingga berpotensi untuk menghancurkan integrasi bangsa yang dengan terus-menerus dibangun.
Menurut Samuel Huntington, Indonesia pada akhir abad ke-20 merupakan negara yang mempunyai potensi paling besar untuk mengalami disintegrasi setelah Yugoslavia serta Uni Soviet. Selain itu, menurut Clifford Geertz jika bangsa Indonesia tidak mampu mengelola keanekaragaman etnik, budaya, serta solidaritas etnik maka Indonesia akan terpecah jadi negara-negara kecil.
Menurut Koentjaraningrat, di Indonesia ada 656 suku bangsa di berbagai wilayah. Selain itu, Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa yang memiliki bahasa, adat istiadat, sistem kepercayaan, organisasi sosial, serta perilaku budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga serta dilestarikan.

Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk dalam sebuah masyarakat negara yang terdiri atas masyarakat-masyarakat suku bangsa yang dipersatukan dan diatur oleh sistem nasional. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk penekanan keanekaragaman adalah pada suku bangsa dan kebudayaan suku bangsa yang tercermin secara horizontal dan vertikal menurut kemajuan ekonomi, teknologi, dan organisasi sosial politik. Kerangka konseptual struktur masyarakat Indonesia yang majemuk selalu menimbulkan persoalan integrasi nasional. Sifat dasar yang selalu dimiliki pada masyarakat majemuk menurut Van de Berg, antara lain sebagai berikut.

  1. Terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan atau subkebudayaan yang berbeda satu sama
  2. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga- lembaga yang bersifat
  3. Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat
  4. Secara relatif seringkali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan yang
  5. Secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (coercion) dan saling ketergantungan di dalam bidang
  6. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok- kelompok yang lain.

Baca Juga : Struktur Sosial Masyarakat di Indonesia

Menurut Furnivall, dalam bukunya The Netherlands Indie masyarakat majemuk merupakan suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen dan tatanan sosial yang hidup berdampingan tetapi

tidak terintegrasi dalam satu kesatuan politik. Dengan struktur sosial yang kompleks, Indonesia selalu menghadapi permasalahan konflik antaretnik, kesen- jangan sosial, dan sulit berintegrasi secara permanen. Secara antropologis, diferensiasi sosial yang melingkupi struktur sosial kemajemukan msyarakat Indonesia adalah pertama, diferensiasi yang disebabkan oleh perbedaan adat istiadat (custom differentia- tion) karena perbedaan etnik, budaya, agama, dan bahasa. Kedua, diferensiasi yang disebabkan oleh struktural (structural dif- ferentiation) disebabkan oleh perbedaan kemampuan untuk mengakses sumber- sumber ekonomi dan politik sehingga menyebabkan kesenjangan sosial antara etnik yang berbeda.

Salah satu dampak kesenjangan antara etnik yang berbeda adalah lahirnya konflik etnopolitik (ethnopolitic conflict). Etnopolitic conflict yang melahirkan gerakan separatisme di berbagai negara selalu berpangkal kepada persoalan ketidakadilan, kesenjangan, dan perbedaan ideologi. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antaretnik di Indonesia. Sejak tahun 1995–2002 di Indonesia telah terjadi sebanyak 300 kasus kerusuhan dan konflik sosial yang bernuansa SARA seperti kasus Tasikmalaya, Ketapang, Sambas, dan Ambon yang berpangkal pada permasalahan yang sama. Salah satu penyebabnya adalah adanya mekanisme dampak saring (filtering effect), yaitu suatu dampak yang disebabkan oleh program pembangunan yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu menikmati hasil-hasil pembangunan. Etnopolitic conflict terjadi dalam dua dimensi, yaitu dimensi pertama, konflik di dalam tingkatan ideologis. Konflik ini terwujud di dalam bentuk konflik antara sistem nilai yang dianut oleh etnik pendukungnya serta menjadi ideologi dari kesatuan sosial. Dimensi kedua adalah konflik yang terjadi dalam tingkatan politis. Konflik ini terjadi dalam bentuk pertentangan di dalam pembagian status kekuasaan dan sumber ekonomi yang terbatas dalam masyarakat.

Misalnya, usaha pemerintah untuk memeratakan penyebaran jumlah penduduk di Jawa dan di luar Jawa melalui program transmigrasi yang menimbulkan berbagai persoalan. Di samping kesulitan untuk beradaptasi dengan kebudayaan lokal, para transmigran dari Jawa juga sering mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah pusat. Para transmigran yang mempunyai tingkat pendidikan lebih baik akan lebih mudah untuk merespons hasil pembangunan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah RI.

Faktor Pendorong Integrasi Nasional

Menurut R. William Liddle, konsensus nasional yang meng- integrasikan masyarakat yang pluralistik mempunyai dua tingkatan sebagai prasyarat bagi tumbuhnya suatu integrasi nasional yang tangguh. Pertama, sebagian besar anggota suku bangsa bersepakat tentang batas- batas teritorial dari negara sebagai suatu kehidupan politik. Kedua, apabila sebagian besar anggota masyarakatnya bersepakat mengenai struktur pemerintahan dan aturan-aturan dari proses politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat di atas wilayah negara yang bersangkutan.

Baca Juga : Konsep Tentang Pewarisan Kebudayaan

Menurut  Nasikun  integrasi nasional yang kuat dan tangguh hanya akan berkem- bang di atas konsensus nasional mengenai batas-batas suatu masyarakat politik dan sistem politik yang berlaku di seluruh masyarakat tersebut. Selanjutnya, suatu konsensus nasional mengenai bagaimana suatu kehidupan bersama sebagai bangsa harus diwujudkan atau diselenggarakan dan diatur melalui suatu konsensus nasional yang membahas mengenai sistem nilai yang akan mendasari hubungan-hubungan sosial antara anggota suatu masyarakat negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendorong integrasi nasional. Hal tersebut dilakukan dengan cara, antara lain sebagai berikut.

  1. Mengembangkan sikap toleransi di antara berbagai kelompok
  2. Mengidentifikasi akar persamaan di antara kultur-kultur etnik yang ada.
  3. Kemampuan segenap kelompok yang ada untuk berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi.
  4. Upaya yang kuat dalam melawan prasangka dan diskriminasi antaretnik.
  5. Menghilangkan pengotak-ngotakan kebudayaan.