5/5 (1) Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi Pada Masa Orde Baru

Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi Pada Masa Orde Baru – Orde baru merupakan masa dimana pemerintahan Indonesia yang tadinya di pegang oleh Bapak Soekarno digantikan oleh Presiden kedua Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Bapak Soeharto. Peristiwa ini terjadi pada tanggal

Orde baru juga merupakan tanda berakhirnya orde lama pasca pemberontakan G 30S/PKI. Ini merupakan upaya untuk mengembalikan Indonesia kepada kesaktian Pancasila. Perubahan ini terjadi secara menyeluruh dari berbagai bidang. Mulai dari ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, pendidikan, sosial, budaya dan lain sebagainya. Berikut adalah dampak dari kebijakan politik dan ekonomi pada orde baru.

Dampak Negatif Kebijakan Politik dan Ekonomi Pada Masa Orde Baru

  1. Otoritarianisme

Pemimpin pada masa orde baru membentuk ototitarianisme. Ini terjadi ke seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat. Dengan sikap pemerintah yang begitu menonjol dan dominan membuat ruang gerak rakyat terbatas dan menciderai demokrasi.

  1. KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

Kebijakan politik pada era orde baru membentuk KKN atau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di kalangan pejabat pemerintahan. Hal ini berdampak akan kesewenangan para wakil rakyat yang duduk di MPR maupun DPR. Menjadikan politik Indonesia menjadi sangat birokratis dan tidak demokratis.

  1. Terciptanya konglomerasi

Pembangunan ekonomi secara fundamental yang pesat pada masa orde baru malah membentuk pembangunan ekonomi yang goyah. Golongan kaya semakin kaya dan golongan miskin semakin sengsara. Hal ini terjadi karena ketidak merataan pembangunan itu sendiri.

Pembangunan ekonomi yang terpusat hanya dapat dirasakan oleh seebagian kalangan kecil saja. Wilayah yang menyumbang devisa besar seperti Kalimantan dan Riau malah menjadi daerah yang keterbelakangan.

Dampak Positif kebijakan Politik dan Ekonomi Pada Masa Orde Baru

  1. Pembentukan Kabinet Pembangunan

Era orde baru melahirkan Kabinet pembentukan yang pada saat itu bernama Kabinet Ampera. Tugas dari cabinet tesebut adalah untuk menciptakan stabilitas di bidang politik dan ekonomi, tugas tersebut diberi nama Dwi Dharma.

Kedua tugas tersebut merupakan upaya pemerintahan orde baru untuk mencapai dan melaksanakan pembangunan nasional. Kemudian, program tersebut terkenal dengan Catur Karya Kabinet.

Catur karya kabinet berisi tentang program untuk memperbaiki kehidupan rakyat, melaksanakan pemilihan umum dan melaksanakan politik luar negri bebas aktif. Program ini juga melanjutkan perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme. Pun, menetapkan Bapak Soeharto sebagai Presiden RI pada 27 Maret 1968.

  1. Pembubaran PKI dan Organisasi Massanya

Pada tanggal 30 September, Soeharto dengan supersemarnya bergerak untuk menstabilkan roda pemerintahan dan mengeluarkan kebijakan untuk membubarkan PKI beserta massanya. Baik ditingkat pusat maupun daerah serta lembaga-lembaga di bawah naungannya. Melalui Tap MPR No IX/MPRS/1966 menyatakan bahwa PKI merupakan organisasi terlarang.

Pembubaran PKI ini akhirnya mengembalikan Indonesia kepada nilai-nilai Pancasila. Sehingga pasca peristiwa G 30S/PKI, pada tanggal 1 Oktober diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila.

  1. Swasembada Beras

Upaya pemerintahan era orde baru adalah membangun ekonomi pangan seperti swasembada beras. Kemudian dengan swasembada beras menjadikan negara Indonesia yang berstatus pengimpor beras kembali kepada bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan beras.

Setiap kepemimpinan mempunyai masanya dan setiap masa mempunyai dua sisi. Positif dan negatif begitupun dengan masa orde baru. Walaupun menyimpan banyak sisi negatif dalam kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh kepemimpinan Bapak Soeharto, terdapat banyak pula dampak positif dari kebijakan politik dan ekonomi pada masa orde baru tersebut.

 

Berikan Bintang Untuk Penulis

%d blogger menyukai ini: